nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta harus memperhatikan berbagai aspek. Sebab, rencana pemerintah kali ini tak mau hanya sekedar wacana. 

"Ini harus ada progress report. Pak Presiden juga tidak mau sekadar wacana. Dia menugaskan Bappenas untuk mencermati, seandainya diubah itu gimana, dipindahkan itu di mana. Aspek geografisnya, semua aspek harus dipelajari," kata Tjahjo di PTIK Jakarta, Senin (10/7). 

Menurut Tjahjo, lokasi baru yang direncanakan menjadi ibu kota harus lokasi yang tepat. Namun pemindahan ini, disebut Tjahjo, membutuhkan waktu. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

"Bukan masalah mendukung atau tidak, mana yang memang lebih tepat. Kan pemerintah tidak otomatis kayak pindah rumah. Dulu pernah kok kita dari Jakarta ke Yogyakarta, Jakarta ke Padang, pemerintahannya,” tambah dia. 

Presiden juga, kata Tjahjo bisa berkantor di mana saja. Misal di Yogyakarta ada gedung istananya. Begitu juga di Bogor, Bali dan Surabaya, serta Kalimantan. Meski demikian, sarana dan prasarana juga harus menunjang. 

"Saya pikir Presiden berhak untuk berkantor di seluruh wilayah negara Indonesia. Tapi sarana dan prasarananya mana yang memungkinkan, masalah transportasi masalah masuk daerah gempa atau tidak," tuturnya. 

Wacana pemindahan ibu kota merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Ini memperhitungkan perekonomian di Pulau Jawa sangat kuat dibanding di luar Jawa sehingga dibutuhkan pemerataan. (p/ab)